04 September 2015 10:19 AM
BERITA UMKM
Prev Next Page:

Pemberhentian Sementara Toko Sagar

04 Sep 2015 - Hits:1

Pemberhentian Sementara Toko Sagar

  Tim Terpadi Dinas KUMKMP memberhentikan sarana distribusi toko Sagar bersama Sudin  KUMKMP Jakarta Utara, Satpol PP... Read more

Pembongkaran Lokbin Blok C

03 Sep 2015 - Hits:2

Pembongkaran Lokbin Blok C

  Pembongkaran kios permanen di Blok C Lokbin Pasar Minggu 2/8 Read more

Dolar Naik, Siap-Siap Makan Tempe Mahal

01 Sep 2015 - Hits:4

Dolar Naik, Siap-Siap Makan Tempe Mahal

Naiknya harga kedelai berimbas pada harga tempe (Ilustrasi: dok. Okezone) PEKALONGAN – Harga kedelai yang meroket s... Read more

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Bagi UKM

28 Aug 2015 - Hits:4

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Bagi UKM

    Dalam rangka pengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antar... Read more

PAMERAN DECOREX, JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN 6 sd. 10 AGUSTUS 2015

28 Aug 2015 - Hits:4

PAMERAN DECOREX, JOHANNESBURG, AFRIKA SELATAN 6 sd. 10 AGUSTUS 2015

    Sebagai hasil pengiriman nama-nama pelaku usaha / UKM yang memproduksi produk siap ekspor melalui E-mail ke 23 A... Read more

You are here : Home Bidang Koperasi

Koperasi

PROSES PROSEDUR PEMBENUKAN DAN PENGESAHAN AKTA

PENDIRIAN KOPERASI

(MENURUT SK MENEG KUKM NO. 01/PER/M.KIKM/2006)





PROSES PENDIRIAN PERKOPERASIAN

  1. Kelompok Masyarakat Membentuk Panitia Pemrakarsa Pembentukan Koperasi.
  2. Panitia Pemrakarsa Menghubungi Dinas/Sudin koperasi UMKM dan Perdagangan untuk Konsultasi Pembentukan Koperasi (Persiapan).
  3. Dinas/Sudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Memberikan Penerangan Penyuluhan Perkoperasian Kepada Calon Pendirian Koperasi.
  4. Rapat anggota pembentukan/pendirian koperasi (minimal 20 orang pendiri) dengan agenda minimal: - Pemilihan Pengurus / Pengawas – Pembuatan / Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi – Pembuatan / Pengesahan Rencana Kerja / RAPBK.
  5. Menguhubungi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk Pembuatan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Koperasi secara Autentik.
  6. Pengurus Koperasi atau Kuasanya mengajukan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Koperasi Kepada Kadis Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
  7. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta meneliti kelengkapan dan persyaratan berkas permohonan.
  8. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta mengesahkan bila berkas memenuhi syarat dan lengkap, dan menolak serta mengembalikan berkas, bila tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap.

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta menyampaikan SK Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Pengurus Koperasi atau kuasanya.

DATA PEMERINGKATAN KOPERASI

PROPINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2008


DATA PEMERINGKATAN KOPERASI

PROPINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2008


DATA KOPERASI KECAMATAN

KOTA ADMINISTRASI KEP. SERIBU

SAMPAI DENGAN TAHUN DESEMBER 2008


DATA KOPERASI PER KECAMATAN

PROPINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2008



FORUM DISKUMDAG DKI

 

ONLINE CHAT


SUDIN JAKPUS


SUDIN JAKSEL


SUDIN JAKTIM


SUDIN JAKBAR


SUDIN JAKUT


SUDIN KEP.SERIBU


SEKRETARIAT


HELP DESK

MEDIA SOSIAL

FACEBOOK......

TWITTER..........

GOOGLE PLUS